CIRI KOPERASI YANG GENUIE
Nilai Tambah Untuk Anggota KoperasiKoperasi indonesia mempunya 2 arti penting dala perekonomian anggota. Sebuah koperasi dapat dikatakan benar2 menjalankanprinsip koperasi apabila memenuhi keduanya.Pertama adalah koperasi didirikan untuk meningkatkan skala ekonomi anggota, artinya bila anggota koperasi biasanya hanya mampu membeli 10 kg beras dengan 100 ribu setelah bergabung dengan kperasi harusnya bisa mendapat 11 kg beras. Bung Hatta mengatakan adalah sebuah idialisme picik apabila koperasi memaksa membeli dari koperasi padahal harga yang diberikan koperasi lebih mahal dari tempat lain.Kedua adalah dilihat dari segi manajemen koperasi berkoperasi harus bisa meneken biaya operasional.Ketiga adalah struktur organisasi koperasi mempunyai basis pada aggotanya berbeda dengan PT misalnya yan mempunyai basis pada perusahaanya. Artinya koperasi akan berkembang jika angotanya berkembang terlebih dahulu, jadi jika koperasi bertambah besar sedangkan anggota tidak mengalami perubahan
Senin, 29 November 2010
MENILAI KAPABILITAS KOPERASI TERBAIK INDONESIA
MENILAI KAPABILITAS KOPERASI TERBAIK INDONESIA
Koperasi Terbaik Indonesia Koperasi terbaik indonesia anda tahu? Konon koperasi terbaik indonesia dipegang oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dengan aset sekitar Rp 4 triliun dan untuk primernya Kospin Jasa dengan aset sekitar Rp 1,3 triliun sebagai jawara.Nilai aset koperasi terbaik indonesia diatas tentu masih sangat jauh dibanding 300 koperasi besar dunia yang dilansir ICA dalam The Global 300 ICA pada tahun 2006 . Koperasi di Jepang dan Amerika mendominasi rangking papan atas. koperasi pertanian Zen-Noh yang beromset Rp 583,73 triliun (USD 63,449 juta) dan aset USD 18,357 juta. Peringkat terkecil dipegang Associated Press Amerika omsetnya mencapai Rp 6 triliun lebih.Luar biasa bukan? anda juga bisa melihat pengaruh ekonomi koperasi dunia di posting tentang koperasi internasional.
Koperasi Terbaik Indonesia Koperasi terbaik indonesia anda tahu? Konon koperasi terbaik indonesia dipegang oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) dengan aset sekitar Rp 4 triliun dan untuk primernya Kospin Jasa dengan aset sekitar Rp 1,3 triliun sebagai jawara.Nilai aset koperasi terbaik indonesia diatas tentu masih sangat jauh dibanding 300 koperasi besar dunia yang dilansir ICA dalam The Global 300 ICA pada tahun 2006 . Koperasi di Jepang dan Amerika mendominasi rangking papan atas. koperasi pertanian Zen-Noh yang beromset Rp 583,73 triliun (USD 63,449 juta) dan aset USD 18,357 juta. Peringkat terkecil dipegang Associated Press Amerika omsetnya mencapai Rp 6 triliun lebih.Luar biasa bukan? anda juga bisa melihat pengaruh ekonomi koperasi dunia di posting tentang koperasi internasional.
INDONESIA KOPERASI
INDONESIA KOPERASI
ndonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.
Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.
Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.
Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.
Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.
Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.
Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.
Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.
*) Aktivis dan konsultan koperasi
Komuditas Politik Itu Bernama Koperasi
Indonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.
Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.
Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.
Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.
Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.
Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.
Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.
Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.
ndonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.
Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.
Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.
Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.
Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.
Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.
Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.
Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.
*) Aktivis dan konsultan koperasi
Komuditas Politik Itu Bernama Koperasi
Indonesia Tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.
Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul ontran-ontran dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai kian melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi – organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong – gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawanya atau FKKMI yang entah sampai kapan di bayang-bayangi kasus Dialog Budaya yang tidak begitu sukses di Yogyakarta. Siapa lagi? Hanya organisasi-orgainisasi regional seperti HKMY ( DIY), HKMS ( Jateng), dan AKMM (Jatim) yang sepertinya masih mampu mengawal arah perjuangannya meskipun dengan berbagai kendala.
Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus ( Bustanil arifin) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi.
Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna?. Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada konggres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Politikus-politikus, para wakil rakyat yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasi-regulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tanggung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi.
Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini.
Belum lagi regulasi lain yang merugikan sector KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal.
Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaanya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini.
Belum lagi kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upaya-upaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politik, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Demikian juga Munas FKKMI di Unbraw Malang, 22-24 Desember 2005 lalu. Meskipun tidak seketat RAT KOPINDO karena skalanya berbeda namun embrio politisasi itu ternyata mulai muncul.
Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Politikus oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi.
MENIMBANG KOMITMEN PESERTA PEMILU 2009 TERHADAP EKONOMI KOPERASI
MENIMBANG KOMITMEN PESERTA PEMILU 2009 TERHADAP EKONOMI KOPERASI
Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?
PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.
Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.
Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.
Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.
Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.
Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?
PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.
Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.
Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.
Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.
Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.
Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?
PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.
Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.
Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.
Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.
Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.
Peserta Pemilu 2009 mengusung misi Ekonomi Koperasi ,mungkinkah?
PEMILU INDONESIA 2009 segera digelar daftar partai politik 2009 pun selesai diverifikasi. Perhelatan akbar 5 tahunan yang "konon" akan menetukan nasib bangsa yang kita sebut dengan pemilu akan digelar 9 April mendatang. 34 Partai peserta pemilu 2009 akan memperebutkan suara171.068.667 orang jumlah pemilih. Bursa capres 2009 pun semakin panas, kandidat2 "top level" yang seringkali unggul disetiap jajak pendapat agaknya sulit dibendung oleh capres alternatif, Namun bukan berarti tidak mungkin, fenomena obama setidaknya memberikan gambaran "keajaiban" capres alternatif Kemampuan obama memanfaatkan media dan membangun komunitas menjadi kunci keberhasilan salah satu presiden termuda negara adidaya tersebut. Dalam konteks yang sedikit berbeda obama miracle bukan tidak mungkin terjadi di indonesia, tentu dengan cara yang sedikit berbeda dengan sang "amak menteng" tersebut, penetrasi penggunaan media online di indonesia yang baru mencapai 30 jutaan tidak cukup besar untuk mendulang suara, secara jumlah memang cukup besar tetapi perbedaan background yang sedemikian heterogen menjadikan pengguna internet belum bisa disebut potensi suara masif, kalau toh bisa memerlukan edukasi yang sangat cukup sulit apalagi status "terpelajar" bagi pengguna internet menjadikan mereka lebih realistis untuk menentukan capres, memang bukan berarti tidak mungkin setidaknya capres yang piawai menggunakan media online akan memiliki basis komunikasi yang kuat. Proses kreatif ini telah dilakukan oleh beberapa capres alternatif seperti Bugiakso.
Komunitas masif dengan background yang serupa bisa menjadi peluang pendulang suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 . Peserta Pemilu 2009 akan lebih mudah mengusung platform politiknya sesuai basis tujuan komunitas.
Pada posting sebelumnya saya pernah mengangkat tentang perkembangan koperasi indonesia dan jika kita berbicara tetang komunitas maka koperasi adalah komunitas yang sangat besar total Koperasi di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi adalah jumlah yang tidak sedikit. pada tahun 2006 saja jumlah anggota koperasi mencapai 28.627.562 orang, 20 % dari jumlah penduduk indonesia, junlah yang tidak sedikit, dengan ambang batas 25% pencapain suara dalam pemilu untuk dapat mengusul capres dalam pemilu 2009 maka tidak sulit bagi capres alternatif untuk bersaing. Perhitungan diatas memang terlalu sederhana untuk sebuah pesta demokrasi sekelas pemilu 2009, tetapi bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan politik yang sangat besar tidak dapat dipungkiri.
Ekonomi Koperasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah politik indonesia, peran koperasi sebagai bagia dari masyarakat politik cukup segnifikan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Persoalan sebebarnya justru bukan terletak pada seberapa besar kontribusi suara anggoata koperasi pada pemilu 2009 tetapi lebih kepada seberapa besar komitmen partai politik peserta pemilu 2009 menjadikan koperasi sebgai bagian penting dalam sistem ekonomi indonesia. Kebijakan pemerintah yang lebih condoh terhadap kepentingan kapitalis menjadikan 90 % pelaku bisnis kecil dan koperasi hanya menikmati 20% peluang ekonomi di negeri ini, sebuah ketimpangan yang luar biasa.
Siapapun yang terpilih nantinya yang jelas dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. koperasi dapat menjadi solusi terhadap keterpurukan bangsa ini.
koperasi
KOPERASI .
Koperasi kian malang, begitu kira2 pendapat sebagian orang, seperti yang di lansir oleh sebuah majalah yang mengusung focus Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri . Kenapa dengan koperasi bila mengacu pada Undang-Undang N0. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terancam bubar
hal tersebut sempat disinggung Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali saat Membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2008 . katagori Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang disebut dalam UU tersebut, dapat diartikan urusan koperasi dan UKM tidak harus dibentuk kementerian tersendiri seperti sekarang ini.
UU tersebut akan semakin membatAsi tugas pokok Kementerian Koperasi dan UKM. Peranan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan sangat berbeda denga yang disebutkan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dimana Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, tapi ya namanya UU ya posisinya diatas PP.
Memang ada tidaknya Kementerian Koperasi dan UKM sangat tergantung kebijakan politis presiden terpilih nantinya.
Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri coba kita perhatikan pendapat yang tidak setuju dengan terancamnya Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kita kutip sebagian “ Nasib Kementerian Koperasi dan UKM, diujung tanduk. Jika instansi ini benar-benar dibubarkan, tugas pembinaan koperasi bakal “dititipkan” di sejumlah instansi lain. Tidak ada lagi perhatian khusus”.
masih dari sumber yang sama disana dibahas bagaimana Di era 80 sampai 90-an, peran pemerintah orba sangat dominan dalam pengembangan koperasi di tanah air. Saat itu melalui Departemen Koperasi, “mengembangkan” koperasi secara bombastis Kredit murah dige¬lontorkan, dan berbagai fasilitas yang mendukung usaha koperasi ditebar bak cendawan dimusim penghujan, hasilnya? Bagaimana dengan program Koperasi Unit Desa ( KUD ) silahkan nilai berapa banyak KUD yang masih bertahan kini.
saat itu struktur pemerintah “dipaksa” meningkatkan pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan koperasi menjadi parameter terpenting keberhasilan gubernur atau bupati di mata pemerintah pusat.
Persoalanya sekarang apakah semua itu cukup menjadikan koperasi maju dan berkembang di Indonesia atau malah sebaliknya. Jika Untung Tri Basuki deputi di kememtrian koperasi mengatakan usaha mikro jumlahnya mendominasi pelaku usaha secara nasional dan peran usaha mikro dalam menggerakkan sektor riil, tidak bisa diremehkan karena UKM kontribusinya pada Produk Domestik Broto (PDB) terus me¬-ningkat. Pada 2007, kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 53,6 persen, dan menyerap tenaga kerja sampai 97,3 persen, mungkin kita perlu cermat itu Usaha Kecil Menegah tetapi berapa persen kontribusi Koperasi? Klo UKM punya kementrian bisa jadi wajar karena jumlahnya mendominasi lebih dari 90 % klo koperasi setelah habis habisan di back up oleh kebijakan politis orba berapa persen sumbangsihnya terhadap PDB. anda bisa cermati dalam posting ini silahkan bandingkan dengan koperasi di negara lain yang nota bene tidak punya departemen koperasi disini
Pada tahun 1993 Kritik tajam dilontarkan Thoby Mutis dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Editor. Thoby, yang saat itu masih menjadi salah seorang direktur di Dekopin, menohok dengan ucapannya yang dijadikan judul wawancara: “Bubarkan Departemen Koperasi!”
So jika Kementrain Koperasi Bubar apakah koperasi Indonesia akan gulung tikar? Kita akan mencoba melihat kemungkinanya pada posting posting berikutnya
Kementrian Koperasi Dan UKM bubar
KOPERASI . Ya Koperasi kian malang, begitu kira2 pendapat sebagian orang, seperti yang di lansir oleh sebuah majalah yang mengusung focus Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri . Kenapa dengan koperasi bila mengacu pada Undang-Undang N0. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terancam bubar
hal tersebut sempat disinggung Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali saat Membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2008 . katagori Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang disebut dalam UU tersebut, dapat diartikan urusan koperasi dan UKM tidak harus dibentuk kementerian tersendiri seperti sekarang ini.
UU tersebut akan semakin membatAsi tugas pokok Kementerian Koperasi dan UKM. Peranan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan sangat berbeda denga yang disebutkan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dimana Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, tapi ya namanya UU ya posisinya diatas PP.
Memang ada tidaknya Kementerian Koperasi dan UKM sangat tergantung kebijakan politis presiden terpilih nantinya.
Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri coba kita perhatikan pendapat yang tidak setuju dengan terancamnya Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kita kutip sebagian “ Nasib Kementerian Koperasi dan UKM, diujung tanduk. Jika instansi ini benar-benar dibubarkan, tugas pembinaan koperasi bakal “dititipkan” di sejumlah instansi lain. Tidak ada lagi perhatian khusus”.
masih dari sumber yang sama disana dibahas bagaimana Di era 80 sampai 90-an, peran pemerintah orba sangat dominan dalam pengembangan koperasi di tanah air. Saat itu melalui Departemen Koperasi, “mengembangkan” koperasi secara bombastis Kredit murah dige¬lontorkan, dan berbagai fasilitas yang mendukung usaha koperasi ditebar bak cendawan dimusim penghujan, hasilnya? Bagaimana dengan program Koperasi Unit Desa ( KUD ) silahkan nilai berapa banyak KUD yang masih bertahan kini.
saat itu struktur pemerintah “dipaksa” meningkatkan pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan koperasi menjadi parameter terpenting keberhasilan gubernur atau bupati di mata pemerintah pusat.
Persoalanya sekarang apakah semua itu cukup menjadikan koperasi maju dan berkembang di Indonesia atau malah sebaliknya. Jika Untung Tri Basuki deputi di kememtrian koperasi mengatakan usaha mikro jumlahnya mendominasi pelaku usaha secara nasional dan peran usaha mikro dalam menggerakkan sektor riil, tidak bisa diremehkan karena UKM kontribusinya pada Produk Domestik Broto (PDB) terus me¬-ningkat. Pada 2007, kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 53,6 persen, dan menyerap tenaga kerja sampai 97,3 persen, mungkin kita perlu cermat itu Usaha Kecil Menegah tetapi berapa persen kontribusi Koperasi? Klo UKM punya kementrian bisa jadi wajar karena jumlahnya mendominasi lebih dari 90 % klo koperasi setelah habis habisan di back up oleh kebijakan politis orba berapa persen sumbangsihnya terhadap PDB. anda bisa cermati dalam posting ini silahkan bandingkan dengan koperasi di negara lain yang nota bene tidak punya departemen koperasi disini
Pada tahun 1993 Kritik tajam dilontarkan Thoby Mutis dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Editor. Thoby, yang saat itu masih menjadi salah seorang direktur di Dekopin, menohok dengan ucapannya yang dijadikan judul wawancara: “Bubarkan Departemen Koperasi!”
Koperasi kian malang, begitu kira2 pendapat sebagian orang, seperti yang di lansir oleh sebuah majalah yang mengusung focus Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri . Kenapa dengan koperasi bila mengacu pada Undang-Undang N0. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terancam bubar
hal tersebut sempat disinggung Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali saat Membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2008 . katagori Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang disebut dalam UU tersebut, dapat diartikan urusan koperasi dan UKM tidak harus dibentuk kementerian tersendiri seperti sekarang ini.
UU tersebut akan semakin membatAsi tugas pokok Kementerian Koperasi dan UKM. Peranan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan sangat berbeda denga yang disebutkan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dimana Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, tapi ya namanya UU ya posisinya diatas PP.
Memang ada tidaknya Kementerian Koperasi dan UKM sangat tergantung kebijakan politis presiden terpilih nantinya.
Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri coba kita perhatikan pendapat yang tidak setuju dengan terancamnya Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kita kutip sebagian “ Nasib Kementerian Koperasi dan UKM, diujung tanduk. Jika instansi ini benar-benar dibubarkan, tugas pembinaan koperasi bakal “dititipkan” di sejumlah instansi lain. Tidak ada lagi perhatian khusus”.
masih dari sumber yang sama disana dibahas bagaimana Di era 80 sampai 90-an, peran pemerintah orba sangat dominan dalam pengembangan koperasi di tanah air. Saat itu melalui Departemen Koperasi, “mengembangkan” koperasi secara bombastis Kredit murah dige¬lontorkan, dan berbagai fasilitas yang mendukung usaha koperasi ditebar bak cendawan dimusim penghujan, hasilnya? Bagaimana dengan program Koperasi Unit Desa ( KUD ) silahkan nilai berapa banyak KUD yang masih bertahan kini.
saat itu struktur pemerintah “dipaksa” meningkatkan pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan koperasi menjadi parameter terpenting keberhasilan gubernur atau bupati di mata pemerintah pusat.
Persoalanya sekarang apakah semua itu cukup menjadikan koperasi maju dan berkembang di Indonesia atau malah sebaliknya. Jika Untung Tri Basuki deputi di kememtrian koperasi mengatakan usaha mikro jumlahnya mendominasi pelaku usaha secara nasional dan peran usaha mikro dalam menggerakkan sektor riil, tidak bisa diremehkan karena UKM kontribusinya pada Produk Domestik Broto (PDB) terus me¬-ningkat. Pada 2007, kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 53,6 persen, dan menyerap tenaga kerja sampai 97,3 persen, mungkin kita perlu cermat itu Usaha Kecil Menegah tetapi berapa persen kontribusi Koperasi? Klo UKM punya kementrian bisa jadi wajar karena jumlahnya mendominasi lebih dari 90 % klo koperasi setelah habis habisan di back up oleh kebijakan politis orba berapa persen sumbangsihnya terhadap PDB. anda bisa cermati dalam posting ini silahkan bandingkan dengan koperasi di negara lain yang nota bene tidak punya departemen koperasi disini
Pada tahun 1993 Kritik tajam dilontarkan Thoby Mutis dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Editor. Thoby, yang saat itu masih menjadi salah seorang direktur di Dekopin, menohok dengan ucapannya yang dijadikan judul wawancara: “Bubarkan Departemen Koperasi!”
So jika Kementrain Koperasi Bubar apakah koperasi Indonesia akan gulung tikar? Kita akan mencoba melihat kemungkinanya pada posting posting berikutnya
Kementrian Koperasi Dan UKM bubar
KOPERASI . Ya Koperasi kian malang, begitu kira2 pendapat sebagian orang, seperti yang di lansir oleh sebuah majalah yang mengusung focus Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri . Kenapa dengan koperasi bila mengacu pada Undang-Undang N0. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terancam bubar
hal tersebut sempat disinggung Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali saat Membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Koperasi dan UKM 2008 . katagori Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang disebut dalam UU tersebut, dapat diartikan urusan koperasi dan UKM tidak harus dibentuk kementerian tersendiri seperti sekarang ini.
UU tersebut akan semakin membatAsi tugas pokok Kementerian Koperasi dan UKM. Peranan Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan sangat berbeda denga yang disebutkan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dimana Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, tapi ya namanya UU ya posisinya diatas PP.
Memang ada tidaknya Kementerian Koperasi dan UKM sangat tergantung kebijakan politis presiden terpilih nantinya.
Koperasi (bakal) Jadi Anak Tiri coba kita perhatikan pendapat yang tidak setuju dengan terancamnya Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kita kutip sebagian “ Nasib Kementerian Koperasi dan UKM, diujung tanduk. Jika instansi ini benar-benar dibubarkan, tugas pembinaan koperasi bakal “dititipkan” di sejumlah instansi lain. Tidak ada lagi perhatian khusus”.
masih dari sumber yang sama disana dibahas bagaimana Di era 80 sampai 90-an, peran pemerintah orba sangat dominan dalam pengembangan koperasi di tanah air. Saat itu melalui Departemen Koperasi, “mengembangkan” koperasi secara bombastis Kredit murah dige¬lontorkan, dan berbagai fasilitas yang mendukung usaha koperasi ditebar bak cendawan dimusim penghujan, hasilnya? Bagaimana dengan program Koperasi Unit Desa ( KUD ) silahkan nilai berapa banyak KUD yang masih bertahan kini.
saat itu struktur pemerintah “dipaksa” meningkatkan pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan koperasi menjadi parameter terpenting keberhasilan gubernur atau bupati di mata pemerintah pusat.
Persoalanya sekarang apakah semua itu cukup menjadikan koperasi maju dan berkembang di Indonesia atau malah sebaliknya. Jika Untung Tri Basuki deputi di kememtrian koperasi mengatakan usaha mikro jumlahnya mendominasi pelaku usaha secara nasional dan peran usaha mikro dalam menggerakkan sektor riil, tidak bisa diremehkan karena UKM kontribusinya pada Produk Domestik Broto (PDB) terus me¬-ningkat. Pada 2007, kontribusi UKM terhadap PDB mencapai 53,6 persen, dan menyerap tenaga kerja sampai 97,3 persen, mungkin kita perlu cermat itu Usaha Kecil Menegah tetapi berapa persen kontribusi Koperasi? Klo UKM punya kementrian bisa jadi wajar karena jumlahnya mendominasi lebih dari 90 % klo koperasi setelah habis habisan di back up oleh kebijakan politis orba berapa persen sumbangsihnya terhadap PDB. anda bisa cermati dalam posting ini silahkan bandingkan dengan koperasi di negara lain yang nota bene tidak punya departemen koperasi disini
Pada tahun 1993 Kritik tajam dilontarkan Thoby Mutis dalam sebuah wawancara khusus dengan Majalah Editor. Thoby, yang saat itu masih menjadi salah seorang direktur di Dekopin, menohok dengan ucapannya yang dijadikan judul wawancara: “Bubarkan Departemen Koperasi!”
Sabtu, 27 November 2010
kemerdekaan indonesia
kemerdekaan
Soekarno dan Joseph Broz Tito
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai “kabinet semumur jagung” membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai “penyakit kepartaian”. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.
Soekarno dan John F Kennedy
Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat “bom waktu” yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
Soekarno dan Jawaharlal Nehru
Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).
Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia “bercerai” dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat “memenuhi” cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.
Sakit hingga meninggal
Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemerintah Kuba menerbitkan perangko yang bergambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan “kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba“.
Penamaan
lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa; oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda)[rujukan?]. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah.
Sebutan akrab untuk Ir. Soekarno adalah Bung Karno.
Achmed Soekarno
Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, “Siapa nama kecil Soekarno?” karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia, seperti wikipedia bahasa Ceko, bahasa Wales, bahasa Denmark, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol.
Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed di dapatnya ketika menunaikan ibadah haji.
Dan dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.
Soekarno dan Joseph Broz Tito
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai “kabinet semumur jagung” membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai “penyakit kepartaian”. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.
Soekarno dan John F Kennedy
Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat “bom waktu” yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
Soekarno dan Jawaharlal Nehru
Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).
Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia “bercerai” dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat “memenuhi” cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.
Sakit hingga meninggal
Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemerintah Kuba menerbitkan perangko yang bergambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan “kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba“.
Penamaan
lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa; oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda)[rujukan?]. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah.
Sebutan akrab untuk Ir. Soekarno adalah Bung Karno.
Achmed Soekarno
Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, “Siapa nama kecil Soekarno?” karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia, seperti wikipedia bahasa Ceko, bahasa Wales, bahasa Denmark, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol.
Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed di dapatnya ketika menunaikan ibadah haji.
Dan dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.
Masa Perang Revolusi
Masa Perang Revolusi
Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.
Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.
Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.
Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.
Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.
Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.
Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.
Masa penjajahan Jepang
Masa penjajahan Jepang
Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur
Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk “mengamankan” keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.
Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.
Soekarno diantara Pemimpin Dunia
Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.
Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok.
Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.
Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha.
Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur
Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk “mengamankan” keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.
Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.
Soekarno diantara Pemimpin Dunia
Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.
Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok.
Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.
Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha.
sejarah Presiden Ir. Soekarno
Presiden Ir. Soekarno
Ir. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama dengan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dilahirkan di Blitar, 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno.
Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).
Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.
Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.
Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan.
Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.
Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. hingga terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat “bom waktu” yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh penggantinya Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno
Ir. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia bersama dengan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dilahirkan di Blitar, 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno.
Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).
Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.
Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.
Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan.
Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.
Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. hingga terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat “bom waktu” yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh penggantinya Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno
tulisan (ekonomi koperasi)
SEJARAH INDONESIA(PERANG DUNIA II)
VOC resmi dibubarkan pada tanggal 1; properti kembali kepada pemerintah Belanda.
Sultan dari Kraton Kanoman di Cirebon dibuang ke Ambon oleh Belanda. Sebuah pemberontakan tingkat rendah istirahat di bawah Bagus Rangen.
Selama masa ini, Belanda bersekutu atau ditempati oleh Napoleon Perancis. Sampai Daendels tiba, tidak semua pejabat Belanda di Hindia disetujui pemerintah di Amsterdam.
Pada saat ini, banyak port dan pasar yang telah dimonopoli oleh VOC dibuka untuk perdagangan bebas. Ini ternyata menguntungkan bagi pemerintah daerah, yang kemudian memungkinkan pejabat Hindia Belanda untuk lebih independen dari pemerintah Napoleon di Amsterdam (sampai peristiwa perang mengurangi perdagangan sekitar 1807-1808).
(TAHUN 1807)
Tondano memimpin pemberontakan melawan Inggris di Minahasa.
Inggris merebut kembali kontrol Melaka.
Perancis menjalankan pemerintahan dari Belanda menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia.
(TAHUN 1808)
1 Januari Daendels tiba.
Daendels memindahkan kediamannya ke Buitenzorg (sekarang Bogor).
Daendels mengambil kepemilikan formal Lampung untuk Belanda.
Pakubuwono IV appeases Daendels; Hamengku Buwono II melawannya.
Mangkunegara II menyelenggarakan "Legiun Mangkunegaran" dengan pembiayaan Belanda.
Daendels menegakkan kembali diasingkan Sultan Cirebon, tetapi pemberontakan di daerah pedesaan sekitar Cirebon berlanjut.
18 Agustus Daendels mereorganisasi wilayah di bawah kendali Belanda di Tengah dan Jawa Timur. Bupati dan penguasa lokal yang dibuat pegawai pemerintah Belanda.
perintah Daendels serangkaian pekerjaan umum di sekitar Banten, termasuk jalan raya dan sebuah pelabuhan baru, akan dilakukan dengan para pekerja lokal. Pemberontakan pekerja di bawah beban, Residen Belanda di Banten dibunuh. Daendels mengirimkan dalam kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan dan menggantikan Sultan Banten, yang dikirim ke pengasingan di Ambon.
Inggris memutuskan untuk meninggalkan Melaka, Stamford Raffles, kemudian juru tulis, menulis surat mendesak untuk mendesak India pembalikan keputusan. Keputusan dibalik, dan tetap Inggris di Melaka.
Sulaiman menjadi Sultan Banjar.
VOC resmi dibubarkan pada tanggal 1; properti kembali kepada pemerintah Belanda.
Sultan dari Kraton Kanoman di Cirebon dibuang ke Ambon oleh Belanda. Sebuah pemberontakan tingkat rendah istirahat di bawah Bagus Rangen.
Selama masa ini, Belanda bersekutu atau ditempati oleh Napoleon Perancis. Sampai Daendels tiba, tidak semua pejabat Belanda di Hindia disetujui pemerintah di Amsterdam.
Pada saat ini, banyak port dan pasar yang telah dimonopoli oleh VOC dibuka untuk perdagangan bebas. Ini ternyata menguntungkan bagi pemerintah daerah, yang kemudian memungkinkan pejabat Hindia Belanda untuk lebih independen dari pemerintah Napoleon di Amsterdam (sampai peristiwa perang mengurangi perdagangan sekitar 1807-1808).
(TAHUN 1807)
Tondano memimpin pemberontakan melawan Inggris di Minahasa.
Inggris merebut kembali kontrol Melaka.
Perancis menjalankan pemerintahan dari Belanda menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia.
(TAHUN 1808)
1 Januari Daendels tiba.
Daendels memindahkan kediamannya ke Buitenzorg (sekarang Bogor).
Daendels mengambil kepemilikan formal Lampung untuk Belanda.
Pakubuwono IV appeases Daendels; Hamengku Buwono II melawannya.
Mangkunegara II menyelenggarakan "Legiun Mangkunegaran" dengan pembiayaan Belanda.
Daendels menegakkan kembali diasingkan Sultan Cirebon, tetapi pemberontakan di daerah pedesaan sekitar Cirebon berlanjut.
18 Agustus Daendels mereorganisasi wilayah di bawah kendali Belanda di Tengah dan Jawa Timur. Bupati dan penguasa lokal yang dibuat pegawai pemerintah Belanda.
perintah Daendels serangkaian pekerjaan umum di sekitar Banten, termasuk jalan raya dan sebuah pelabuhan baru, akan dilakukan dengan para pekerja lokal. Pemberontakan pekerja di bawah beban, Residen Belanda di Banten dibunuh. Daendels mengirimkan dalam kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan dan menggantikan Sultan Banten, yang dikirim ke pengasingan di Ambon.
Inggris memutuskan untuk meninggalkan Melaka, Stamford Raffles, kemudian juru tulis, menulis surat mendesak untuk mendesak India pembalikan keputusan. Keputusan dibalik, dan tetap Inggris di Melaka.
Sulaiman menjadi Sultan Banjar.
Rabu, 24 November 2010
ekonomi koperasi(laporan keuangan)
LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI
Nama : linawati
Kelas : 2ea12
Npm : 15209648
UNIVERSITAS GUNADARMA
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)
1. Umum
Koperasi Karyawan Krama Yudha Ratu Motor berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 21-22 Pulogadung Jakarta Timur. Didirikan tanggal 31 September 1980 dan telah memiliki badan hukum oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi dengan surat keputusan No. 1413/b.h/ I tanggal 25 Maret 1981 serta didaftarkan dalam daftar umum pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 09-04-2.8-00014 tanggal 3 November 1993.
2. Aktivitas Usaha
a) Simpan Pinjam
b) Toko
3. Struktur Organisasi
Susunan Pengurus, Badan Pengawas dan Penasehat Koperasi Karyawan Krama Yudha Ratu Motor untuk periode tahun 2006-2009, adalah sebagai berikut :
a. Dewan Penasehat
Pembina : Ir. Manahara Parhusip
Penasehat : Drs. H. Zaini Ridha
b. Pengurus
Ketua : H. Zainalis, SE
Wakil Ketua : H. Sulaeman Gani, SE
Sekretaris : D.D. Effendy, SE
Wakil Sekretaris : Bambang Setyo
Bendahara : Ari Minarwan, SE
c. Badan Pengawas
Ketua : Ian Anwari, ST
Sekretaris : Haryono, ST
Anggota : H. Suyitno
4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
a). Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis (historical cost) sedangkan Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung ( inderect method). Dengan mengklasifikasikan Kas dan Setara Kas dari aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan (financing). Kas dan Setara Kas mencakup uang tunai, saldo rekening giro bank, dan investasi dalam surat berharga dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.
b). Piutang Usaha
Piutang Usaha disajikan sebesar nilai brutonya. Pinjaman yang diberikan disajikan sebesar nilai netto. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penghapusan piutang dilakukan dengan metode langsung apabila benar-benar tidak dapat ditagih.
c). Persediaan
Persediaan dicatat berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau First In Firs Out.
d). AktivaTetap
Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehannya sedangkan untuk beban perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat insidentil dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada periode terjadinya. Aktiva tetap yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut (penyusutan) akumulasi penyusutan tersebut dibukukan dalam perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan. Penyusutan dihitung keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dengan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap.
5. Kas dan Setara Kas Akun tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut :
Kas dan Setara Kas : 2006 2005
Kas 74.980.514 40.949.270
Bank Mandiri AC 125.0081000077 543.232.162 398.813.571
Bank Mandiri AC 125.0099002842 173.289.151 163.225.400 791.501.827 602.988.241
Deposito :
Deposito No. Rek. 125-02-0436590-2 100.000.000 150.000.000 Deposito No. Rek. 125-02-0436589-4 100.000.000 150.000.000 Jumlah Kas dan Setara Kas 991.501.827 902.988.241
6 . Piutang Usaha
Akun tersebut merupakan piutang usaha per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut:
2006 2005
Unit Usaha Motor 101.028.959 43.944.423 PT. Krama Yudha Ratu Motor 81.510.030 68.677.730 Jumlah Piutang Usaha 182.538.989 112.622.153
7. Pinjaman yang Diberikan
Akun tersebut merupakan pinjaman yang diberikan per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut : 2006 2005
Pinjaman Pengadaan Barang 296.351.498 203.270.348 Pinjaman Uang 2.238.504.558 2.398.787.783
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan 2.579.856.056 2.593.058.131
8. Persediaan Akun tersebut merupakan saldo pendapatan yang akan diterima dimuka per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 69.053.386 dan 31 desember 2005 sebesar Rp. 62.790.240
9. Simpanan Pokok Akun tersebut merupakan saldo simpanan pokok per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut : 2006 2005 Saldo Awal
78.930.000 61.100.000 Anggota baru
1.700.000 18.890.000 Anggota keluar
80.630.000 79.990.000
15.980.000 1.060.000 Saldo Akhir 64.650.000 78.930.000
10. Simpanan Wajib
Akun tersebut merupakan saldo simpanan wajib per tanggal 31 desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut 2006 2005
1.278.626.364 1.019.726.364 Saldo Awal
278.640.000 285.886.000 Setor 1.557.266.364 1.305.612.364 Anggota Keluar
90.791.000 26.986.000 Saldo Akhir 1.466.475.364 1.278.626.364
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
NERACA
TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005
&am p;nb sp; Catatan 2006 2005
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas 4a.6 991.501.827 902.988.241
Piutang Usaha 4b.7 182.538.989 112.622.153
Pinjaman Yang Diberikan 8 2.579.856.056 2.593.058.131
Persediaan 4c.9 69.053.386 62.790.240
Pendapatan Diterima Dimuka 10 2.109.499 3.628.444
Jumlah Aktiva Lancar 3.825.059.757 3.675.141.209
AKTIVA TIDAK LANCAR
Penyertaan pada PUSKOPKAR 11 1.220.000 1.220.000
Aktiva tetap setelah dikurang akm. Peny.Thun 2006 sebesar Rp.18.411.147 dan 2005 sebesar Rp.18.892.834 4d.12 18.411.147 18.892.834
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 19.631.147 20.112.834
JUMLAH AKTIVA 3.844.690.904 3.695.254.043
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Usaha 3 15.938.417 7.636.166
Hutang Simpanan Anggota 14 7.24.603.323 859.679.403
Hutang Dana hasil Usaha 15 84.783.907 69.404.857
Hutang Jangka Panjang jatuh tempo 16 - 50.000.000
Hutang Pajak 17 26.527.969 64.664.056 Hutang Lain-Lain 18 65.681.840 6.045.140 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 19 710.535 464.808
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 918.245.991 1.057.894.420
EKUIDITAS Simpanan Pokok 20 64.650.000 78.930.000
Simpanan Wajib 21 1.466.475.364 1.278.626.364 Simpanan Wajib Khusus 22 900.119.884 816.870.981 Modal Sumbangan 23 17.410.940 17.410.940 Cadangan 24 34.998.219 11.209.683 Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 25 442.790.506 434.311.655 Jumlah Ekuitas 2.926.444.913 2.637.359.623
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN2-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam bentuk rupiah)
2006 2005
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Sisa hasil usaha tahun berjalan 442.790.506 434.311.655
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke penerimaan (penggunaan )kas dari kegiatan operasi Penyusutan aktiva tetap 6.461.687 6.087.459
Penurunan (kenaikan) Aktiva operasional
Piutang Usaha (69.916.836) 26.379.610 Pinjaman Yang diberikan 13.202.075 (33.993.445) Persediaan (6.263.146) 5.465.339 Pendapatan Diterima dimuka 1.572.945 4.030.854 Taksiran Pajak Yang Direstitusi - 23.603.600
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional
Hutang Usaha 8.302.251 (28.367.645) Hutang Simpanan anggota (135.076.080) 73.144.189 Hutang Dana Sisa Hasil Usaha 15.379.060 (30.492.110) Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo (50.000.000) (50.000.000) Hutang Pajak (38.136.087) 20.051.562
Hutang Lain-lain 59.636.700 5.273.440 Biaya yang Masih harus Dibayar 245.727 21.617 Kas yang diperoleh dari kegiatan operasi 194.591.704 21.204.470
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Penambahan (Pengurangan) aktiva tetap (5.980.000) (4.439.875) Kas Yang Digunakan dalam Kegiatan Investasi (5.980.000) (4.439.875)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN
Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang - (50.000.000) Simpanan Pokok (14.280.000) 17.830.000 Simpanan wajib 187.849.000 258.900.000 Simpanan Wajib Khusus 83.248.903 105.772.275 Modal Sumbangan - 10.000.000 Cadangan 23.788.536 (178.280.045) Koreksi Sisa Hasil Usaha Tahun Lalu (434.311.655) (338.612.386) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (153.705.216) (174.390.156)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 88.513.586 276.686.094
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 902.988.241 626.302.147
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 991.501.827 902.988.241
KOPERASI
Nama : linawati
Kelas : 2ea12
Npm : 15209648
UNIVERSITAS GUNADARMA
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam Rupiah)
1. Umum
Koperasi Karyawan Krama Yudha Ratu Motor berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 21-22 Pulogadung Jakarta Timur. Didirikan tanggal 31 September 1980 dan telah memiliki badan hukum oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi dengan surat keputusan No. 1413/b.h/ I tanggal 25 Maret 1981 serta didaftarkan dalam daftar umum pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 09-04-2.8-00014 tanggal 3 November 1993.
2. Aktivitas Usaha
a) Simpan Pinjam
b) Toko
3. Struktur Organisasi
Susunan Pengurus, Badan Pengawas dan Penasehat Koperasi Karyawan Krama Yudha Ratu Motor untuk periode tahun 2006-2009, adalah sebagai berikut :
a. Dewan Penasehat
Pembina : Ir. Manahara Parhusip
Penasehat : Drs. H. Zaini Ridha
b. Pengurus
Ketua : H. Zainalis, SE
Wakil Ketua : H. Sulaeman Gani, SE
Sekretaris : D.D. Effendy, SE
Wakil Sekretaris : Bambang Setyo
Bendahara : Ari Minarwan, SE
c. Badan Pengawas
Ketua : Ian Anwari, ST
Sekretaris : Haryono, ST
Anggota : H. Suyitno
4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
a). Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis (historical cost) sedangkan Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung ( inderect method). Dengan mengklasifikasikan Kas dan Setara Kas dari aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan (financing). Kas dan Setara Kas mencakup uang tunai, saldo rekening giro bank, dan investasi dalam surat berharga dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.
b). Piutang Usaha
Piutang Usaha disajikan sebesar nilai brutonya. Pinjaman yang diberikan disajikan sebesar nilai netto. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penghapusan piutang dilakukan dengan metode langsung apabila benar-benar tidak dapat ditagih.
c). Persediaan
Persediaan dicatat berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau First In Firs Out.
d). AktivaTetap
Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehannya sedangkan untuk beban perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat insidentil dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada periode terjadinya. Aktiva tetap yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut (penyusutan) akumulasi penyusutan tersebut dibukukan dalam perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan. Penyusutan dihitung keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dengan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap.
5. Kas dan Setara Kas Akun tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut :
Kas dan Setara Kas : 2006 2005
Kas 74.980.514 40.949.270
Bank Mandiri AC 125.0081000077 543.232.162 398.813.571
Bank Mandiri AC 125.0099002842 173.289.151 163.225.400 791.501.827 602.988.241
Deposito :
Deposito No. Rek. 125-02-0436590-2 100.000.000 150.000.000 Deposito No. Rek. 125-02-0436589-4 100.000.000 150.000.000 Jumlah Kas dan Setara Kas 991.501.827 902.988.241
6 . Piutang Usaha
Akun tersebut merupakan piutang usaha per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut:
2006 2005
Unit Usaha Motor 101.028.959 43.944.423 PT. Krama Yudha Ratu Motor 81.510.030 68.677.730 Jumlah Piutang Usaha 182.538.989 112.622.153
7. Pinjaman yang Diberikan
Akun tersebut merupakan pinjaman yang diberikan per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut : 2006 2005
Pinjaman Pengadaan Barang 296.351.498 203.270.348 Pinjaman Uang 2.238.504.558 2.398.787.783
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan 2.579.856.056 2.593.058.131
8. Persediaan Akun tersebut merupakan saldo pendapatan yang akan diterima dimuka per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 69.053.386 dan 31 desember 2005 sebesar Rp. 62.790.240
9. Simpanan Pokok Akun tersebut merupakan saldo simpanan pokok per tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 dengan perincian sebagai berikut : 2006 2005 Saldo Awal
78.930.000 61.100.000 Anggota baru
1.700.000 18.890.000 Anggota keluar
80.630.000 79.990.000
15.980.000 1.060.000 Saldo Akhir 64.650.000 78.930.000
10. Simpanan Wajib
Akun tersebut merupakan saldo simpanan wajib per tanggal 31 desember 2006 dan 31 Desember 2005, dengan perincian sebagai berikut 2006 2005
1.278.626.364 1.019.726.364 Saldo Awal
278.640.000 285.886.000 Setor 1.557.266.364 1.305.612.364 Anggota Keluar
90.791.000 26.986.000 Saldo Akhir 1.466.475.364 1.278.626.364
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
NERACA
TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005
&am p;nb sp; Catatan 2006 2005
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas 4a.6 991.501.827 902.988.241
Piutang Usaha 4b.7 182.538.989 112.622.153
Pinjaman Yang Diberikan 8 2.579.856.056 2.593.058.131
Persediaan 4c.9 69.053.386 62.790.240
Pendapatan Diterima Dimuka 10 2.109.499 3.628.444
Jumlah Aktiva Lancar 3.825.059.757 3.675.141.209
AKTIVA TIDAK LANCAR
Penyertaan pada PUSKOPKAR 11 1.220.000 1.220.000
Aktiva tetap setelah dikurang akm. Peny.Thun 2006 sebesar Rp.18.411.147 dan 2005 sebesar Rp.18.892.834 4d.12 18.411.147 18.892.834
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 19.631.147 20.112.834
JUMLAH AKTIVA 3.844.690.904 3.695.254.043
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Usaha 3 15.938.417 7.636.166
Hutang Simpanan Anggota 14 7.24.603.323 859.679.403
Hutang Dana hasil Usaha 15 84.783.907 69.404.857
Hutang Jangka Panjang jatuh tempo 16 - 50.000.000
Hutang Pajak 17 26.527.969 64.664.056 Hutang Lain-Lain 18 65.681.840 6.045.140 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 19 710.535 464.808
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 918.245.991 1.057.894.420
EKUIDITAS Simpanan Pokok 20 64.650.000 78.930.000
Simpanan Wajib 21 1.466.475.364 1.278.626.364 Simpanan Wajib Khusus 22 900.119.884 816.870.981 Modal Sumbangan 23 17.410.940 17.410.940 Cadangan 24 34.998.219 11.209.683 Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 25 442.790.506 434.311.655 Jumlah Ekuitas 2.926.444.913 2.637.359.623
KOPERASI KARYAWAN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN2-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dalam bentuk rupiah)
2006 2005
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Sisa hasil usaha tahun berjalan 442.790.506 434.311.655
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke penerimaan (penggunaan )kas dari kegiatan operasi Penyusutan aktiva tetap 6.461.687 6.087.459
Penurunan (kenaikan) Aktiva operasional
Piutang Usaha (69.916.836) 26.379.610 Pinjaman Yang diberikan 13.202.075 (33.993.445) Persediaan (6.263.146) 5.465.339 Pendapatan Diterima dimuka 1.572.945 4.030.854 Taksiran Pajak Yang Direstitusi - 23.603.600
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional
Hutang Usaha 8.302.251 (28.367.645) Hutang Simpanan anggota (135.076.080) 73.144.189 Hutang Dana Sisa Hasil Usaha 15.379.060 (30.492.110) Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo (50.000.000) (50.000.000) Hutang Pajak (38.136.087) 20.051.562
Hutang Lain-lain 59.636.700 5.273.440 Biaya yang Masih harus Dibayar 245.727 21.617 Kas yang diperoleh dari kegiatan operasi 194.591.704 21.204.470
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Penambahan (Pengurangan) aktiva tetap (5.980.000) (4.439.875) Kas Yang Digunakan dalam Kegiatan Investasi (5.980.000) (4.439.875)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN
Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang - (50.000.000) Simpanan Pokok (14.280.000) 17.830.000 Simpanan wajib 187.849.000 258.900.000 Simpanan Wajib Khusus 83.248.903 105.772.275 Modal Sumbangan - 10.000.000 Cadangan 23.788.536 (178.280.045) Koreksi Sisa Hasil Usaha Tahun Lalu (434.311.655) (338.612.386) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (153.705.216) (174.390.156)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 88.513.586 276.686.094
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 902.988.241 626.302.147
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 991.501.827 902.988.241
Langganan:
Postingan (Atom)